Buku Teks

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat

---

Ketentuan Pasal 8 ayat(1)huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD,dan DPRD,danKetentuan Pasal 29 ayat(1)peraturan Tata Tertib MPR menegaskan bahwa salah satu Pimpinan MPR adalah melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR. Memasyarakatkan atau lebih dikenal dengan istilah sosialisasi putusan-putusan MPR tersebut dipandang penting untuk dilaksanakan guna menglnformasikan dan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk para penyelenggara negara mengenai putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh MPR,dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara. Salah satu putusan MPR yang perlu disosialisasikan adalah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah duubah dalam satu rangkaian dengan empat tahapan perubahan yang dilakukan dalam empat kali sidang MPR yaitu Sidang Umum MPR tahun 199,Sidang Tahynan MPR tahun 2000,2001,dan 2002. Hasil perubahan tersebut berupa Perubahan Pertama,Perubahan Kedua,Perubahan Ketiga,dan Perubahan Keempat Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

Ketersediaan

2400702791

348 IND p

Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 07 A)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

Pemasyarakatan ,Undang-Undan Dasar Negara RI Tahun 1945

No. Panggil

348 IND p

Penerbit

Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR R.I.., 2006

Deskripsi Fisik

vii, 137 hlm. 16 x 23 hlm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

348

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pemasyarakatan Undang-Undang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar