Buku Teks
Otonomi Daerah : desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur pemda dan anggota DPRD
Tuntutan perlunya dilaksanakan demokrasi dan demokratisasi secara nyata di seluruh aspek kehidupan bebangsa dan bernegara,sebenarnya telah lama didengungkan. Ketika banyak pihak beramai-ramai menolak praktek-praktek Demokrasi terpimpin,dan memasuki era dibawah pengusaha Orde Baru harapan terwujudnya tunttan itu nampaknya akan segera menjadi kenyataan. Tetapi dalam perjalanan,mereka ternyata sangat kecewa,tatkala dengan payung Demokrasi Pancasila. Pemerintah cenderung menerapkan sentralisasi kekuasaan. Alasannya cukup logis.Demi pembangunan yang memerlukan prasyarat terwujudnya stabilitas nasional. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pun kemudian di kendalikan secara terpusat,yang berakibat ketergantungan Daerah terhadap Jakarta menjadi sangat besar. Kewenangan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas tetap saja hanya merupakan bayang-bayang yang tak kunjung jadi kenyataan. Sementara perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi secara terbuka selalu kandas,karena sistem politik yang digunakan Pemerintah Orde Baru tidak memungkinkan seperti itu.
2400701754 | 351.1 BAM o | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 07 C) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain